Berapa kali sehari lo dapet chat WhatsApp atau telepon spam kayak gitu dari nomor asing? Sering banget kan? Awalnya kesel, lama-lama jadi numb alias mati rasa.
Tapi pernah mikir gak, dari mana mereka dapet nomor lo? Nama lengkap lo? Bahkan tanggal lahir lo? Jawabannya ngeri-ngeri sedap: Data lo udah bocor.
Di rubrik POV: Politics kali ini, kita mau ngomongin isu yang harusnya bikin pejabat gak bisa tidur nyenyak, tapi malah sering dianggap angin lalu: Keamanan Siber. Kenapa sih data warga Konoha ini gampang banget dibobol kayak warung tak bertuan?
1. Konsep "Negara Open Source"
Netizen sering nge-joke kalau Indonesia itu negara "Open Source". Maksudnya saking seringnya data kementerian, lembaga, atau BUMN diretas hacker, data penduduknya jadi bisa diakses siapa aja secara gratis (atau dijual murah di Dark Web).
Ini masalah politik serius, bestie. Pemerintah gencar teriak "Digitalisasi", suruh semua urusan pakai aplikasi, suruh upload foto KTP + Selfie. Tapi giliran datanya dijaga? Waduh, servernya di ruang non-AC kali ya? Keamanan sibernya lemah banget. Ibarat lo disuruh nabung di bank, tapi bank-nya gak punya pintu brankas.
2. Horornya KTP "Dipinjam" Orang Jahat
Masalah data bocor ini bukan cuma soal spam WA doang. Dampak ngerinya adalah: Penyalahgunaan Identitas.
Banyak kasus Gen Z yang tiba-tiba didatengin Debt Collector pinjol, padahal gak pernah ngutang. Ternyata? Foto KTP dan data dirinya yang bocor dipakai orang lain buat ngajuin pinjaman ilegal. Kalau udah gini, siapa yang tanggung jawab? Biasanya korban disuruh "Lapor Polisi" dan "Urus Sendiri". Ribet, kan? Padahal yang gagal ngejaga data siapa, yang rugi siapa.
3. Respon Klasik: "Masyarakat Dihimbau Ganti Password"
Setiap ada kasus peretasan besar (ingat kasus PDN?), respon pejabat terkait seringkali bikin tensi darah naik. Alih-alih minta maaf dan nunjukin aksi perbaikan sistem yang konkret, solusinya seringkali template: "Masyarakat dihimbau sering ganti password."
Excuse me? Data bocornya dari server pusat, kenapa rakyat yang disalahin karena password-nya kurang rumit? Ini nunjukin kalau sense of crisis para pembuat kebijakan soal isu digital masih rendah banget.
4. Kita Butuh "Digital Satpam", Bukan Cuma UU Kertas
Kita emang udah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tapi hukum tanpa penegakan itu cuma macan kertas.
Gen Z menuntut pemerintah buat:
Audit Sistem Keamanan: Bayar hacker putih (Ethical Hacker) buat ngetes keamanan situs pemerintah, jangan pelit anggaran IT.
Sanksi Tegas: Kalau ada lembaga/perusahaan yang datanya bocor, denda yang gede! Jangan cuma ditegur doang.
Edukasi, Bukan Blaming: Ajarin rakyat cara aman berinternet, jangan malah nyalahin korban.
(Kesimpulan) Suka gak suka, kita hidup di era di mana data adalah minyak baru (Data is the new oil). Kalau "minyak" kita tumpah terus dan diambil maling, lama-lama negara ini kering.
Sebagai Gen Z yang hidupnya 24 jam di internet, isu ini adalah Isu Hidup Mati kita. Jangan berhenti berisik nuntut keamanan data. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Hacker Bjorka?
Coba cek email lo di situs 'Have I Been Pwned', udah bocor berapa kali? Share skor lo di bawah (jangan share passwordnya ya)!
Jaga Data, Jaga Waras!
Posting Komentar