Hypewe.com – Coba lo jalan-jalan keliling kota lo. Liat baliho caleg atau calon kepala daerah. Mukanya muda, senyumnya manis, jargonnya "Muda Berbahaya". Tapi pas lo baca namanya, lo sadar sesuatu: "Lho, ini kan anaknya Gubernur yang sekarang?" atau "Ini kan istrinya Bupati sebelah?"
Selamat datang di era Political Nepo Babies. Kalau di Hollywood, Nepo Baby cuma bikin film jadi jelek kalau aktingnya kaku. Tapi di Politik, Nepo Baby yang tidak kompeten bisa bikin Kebijakan Publik Hancur dan rakyat sengsara. Di tahun 2026, regenerasi politik Indonesia bukan didasarkan pada Meritokrasi (siapa yang paling jago), tapi pada Biologi (siapa anak siapa). Kenapa ini bahaya banget buat masa depan kita?
1. Start yang Tidak Adil (Privilege on Steroids)
Mari bicara jujur. Politik itu mahal. Butuh uang buat saksi, butuh jaringan buat kampanye, butuh popularitas. Anak pejabat (Nepo Baby) punya Cheat Code:
Mesin Politik Warisan: Tim sukses bapaknya otomatis jadi tim sukses dia.
Logistik Unlimited: Dana kampanye bukan masalah.
Name Recognition: Gak perlu capek blusukan ngenalin diri, orang udah tau nama belakangnya. Bandingkan sama aktivis muda atau dosen cerdas yang mau nyaleg tapi gak punya bekingan. Mereka kalah sebelum bertanding. Ini membunuh kompetisi yang sehat.
2. Bahaya Pemimpin "Karbitan"
Buah yang dikarbit (dipaksa matang) rasanya gak semanis buah yang matang di pohon. Begitu juga politisi. Seorang pemimpin idealnya ditempa lewat proses panjang: Jadi aktivis, mimpin organisasi kecil, ngerasain diprotes warga, belajar negosiasi. Nepo Baby seringkali "Potong Kompas". Baru lulus kuliah luar negeri, pulang langsung dicalonkan jadi Walikota. Pengalaman nol, wawasan lapangan nol. Saat ada krisis (banjir, pandemi, inflasi), mereka bingung karena biasa hidup enak dan dilayani. Yang jadi korban? Ya kita, rakyatnya.
3. Feodalisme Gaya Baru
Kita ngakunya negara Demokrasi, tapi praktiknya kayak Kerajaan (Monarki). Jabatan publik seolah-olah "Properti Pribadi" yang bisa diwariskan ke anak cucu. Kalau satu keluarga menguasai eksekutif (Bupati) dan legislatif (Ketua DPRD), siapa yang bakal mengawasi (Check and Balance)? Gak ada. Korupsi jadi makin gampang karena "Semua orang kita". Ini adalah kemunduran demokrasi. Kita balik lagi ke zaman raja-raja kecil di daerah.
4. Apa Salahnya? Kan Hak Warga Negara?
Betul. Secara hukum, anak pejabat BOLEH nyaleg. Itu hak asasi. Tapi ada perbedaan antara Hak dan Etika. Dan ada perbedaan antara Dipilih karena Kualitas vs Dipilih karena Dinasti. Kalau si anak pejabat ini memang jenius, punya rekam jejak memimpin NGO, dan berjuang dari bawah tanpa nempel nama bapaknya, Go Ahead. Kita dukung. Tapi kalau prestasinya cuma "Anak Bapak", sorry to say, negara ini bukan tempat magang.
Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)
Q: Gimana cara tau dia Nepo Baby atau bukan? A: Google is your friend. Cek nama belakangnya. Cek riwayat ayahnya, ibunya, pamannya. Cek CV-nya: Apakah dia pernah kerja profesional atau tiba-tiba langsung terjun politik?
Q: Kenapa partai politik suka nyalonin anak pejabat? A: Pragmatis. Partai mau menang dengan biaya murah. Anak pejabat udah populer dan punya modal, jadi partai gak perlu keluar duit banyak buat promosiin dia. Partai untung, rakyat buntung.
(Kesimpulan) Tahun 2026, jadilah pemilih yang kejam (dalam artian selektif). Jangan silau sama wajah glowing atau jargon "Milenial". Cek isi kepalanya. Cek rekam jejaknya.
Negara ini butuh pemimpin yang tahan banting, bukan pemimpin yang kalau ada masalah nanya ke Bapak dulu. Stop normalisasi dinasti politik. Kalau bukan kita yang memutus rantai feodalisme ini, siapa lagi?
Di daerah lo ada calon yang "mencurigakan" karena bawa-bawa nama keluarga? Spill tipis-tipis di kolom komentar (tetap sopan ya)!
Vote for Skills, Not Surnames.
Posting Komentar