Tapi, pas pesta demokrasi (Pemilu) datang, lo harus antre panas-panasan di tenda terpal, nunggu nama dipanggil, masuk ke bilik kardus, dan... menusuk kertas pakai paku. Feels like 1990s, right?
Baru-baru ini, isu E-Voting kembali naik ke permukaan. Komisi II DPR RI baru saja menanggapi usulan penerapan sistem pemilihan elektronik ini untuk menggantikan sistem manual yang dinilai boros, lambat, dan melelahkan (ingat tragedi petugas KPPS yang kelelahan?).
Secara teori, E-Voting adalah mimpi indah. Tapi di Indonesia, mimpi itu bisa berubah jadi mimpi buruk dalam sekejap. Kenapa?
DPR: "Teknologi Oke, Tapi..."
Menanggapi usulan ini, DPR RI (lewat Komisi II) sebenarnya nggak anti-teknologi. Mereka sadar kalau digitalisasi itu keniscayaan. Tapi, ada keraguan besar yang tersirat: Kesiapan Infrastruktur & Kepercayaan.
Penerapan E-Voting nggak sesimpel ganti kertas jadi layar sentuh. Ini soal nasib bangsa yang dipertaruhkan di dalam database. Anggota DPR menyoroti bahwa sebelum ngomongin E-Voting, kita harus ngomongin dulu soal E-Counting (Rekapitulasi Elektronik) yang kemarin-kemarin aja masih sering glitch dan bikin gaduh satu negara.
The Elephant in the Room: Trauma "PDN"
Jujur deh, kalau hari ini pemerintah bilang: "Tahun depan kita Pemilu lewat aplikasi ya!", apa reaksi pertama lo? Bukan "Wah keren!", tapi pasti: "Emang aman? Nanti datanya bocor lagi kayak PDN (Pusat Data Nasional) kemarin?"
Ini masalah utamanya: Trust Issue. Gen Z dan Milenial adalah generasi yang paling melek teknologi, tapi sekaligus paling skeptis sama keamanan siber (cybersecurity) pemerintah.
Kita sering dengar situs instansi pemerintah kena judi online.
Data KTP bocor di forum hacker.
Server down pas hari pertama pendaftaran CPNS atau War Tiket.
Bayangin kalau keruwetan itu terjadi pas hari pencoblosan. Bisa-bisa satu negara chaos karena hasil pemilunya dipertanyakan kredibilitasnya.
Kesenjangan Digital: Jakarta vs Papua
Alasan kedua yang bikin E-Voting masih jauh dari realita adalah Digital Divide (Kesenjangan Digital). Internet di Jakarta Selatan mungkin udah 5G dan ngebut banget. Tapi gimana kabar saudara kita di pelosok yang sinyal EDGE aja susah?
E-Voting butuh koneksi stabil dan listrik yang nggak biar-pet. Kalau dipaksakan sekarang, hak suara orang-orang di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) bisa terancam hilang cuma gara-gara "Sinyal Lemah". Itu nggak adil, Sob.
Solusi Jalan Tengah: Hybrid?
Mungkin kita nggak perlu langsung loncat ke E-Voting 100%. Banyak negara maju menerapkan sistem Hybrid.
Nyoblosnya tetap manual (biar ada bukti fisik/kertas yang bisa dihitung ulang kalau sengketa).
Tapi penghitungannya (Counting) digital dan real-time di TPS.
Ini meminimalisir kecurangan saat rekapitulasi berjenjang, tapi tetap menjaga keamanan data suara asli.
Kesimpulan
Usulan E-Voting dari masyarakat itu valid banget. Kita pengen pemilu yang murah, cepat, dan modern. Kita udah capek liat anggaran triliunan cuma buat kertas yang akhirnya dibuang.
Tapi, DPR benar kali ini. Jangan buru-buru. Benerin dulu tembok api (firewall) siber kita. Benerin dulu pemerataan internet kita. Karena kalau sistemnya belum siap tapi dipaksakan, yang kita dapat bukan Demokrasi Digital, tapi Bencana Digital.
Buat sekarang, kita nikmati dulu deh seni mencelupkan jari ke tinta ungu. Seenggaknya itu bukti kalau kita udah nyoblos yang nggak bisa di-hack.
Tech is good, but trust is better.
Posting Komentar